aspirasi

ASPIRASI

Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia

KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang :

a.    Bahwa untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap Peraturan Perundang-undangan di bawahnya, maka dipandang perlu untuk melakukan pengkajian dan penelitian dalam rangka pengontrolan dan pengendalian Kebijakan Publik.

b.    Bahwa tenaga Honorer Non APBD/APBN ( SUKWAN ) perlu diperhatikan dan diperlakukan dengan adil karena merupakan asset bangsa yang perlu di pelihara.

c.    Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, maka Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) Kabupaten Majalengka memandang perlu untuk menyampaikan Aspirasi seluruh Tenaga Sukwan pada Dinas/Instansi yang ada di wilayah kerja Kabupaten Majalengka kepada Pihak Pemerintah baik Eksekutif maupun Legislatif.

Mengingat :

a.    Pasal 27 (2), pasal 28C (2), 28D (2,3), 28G (2), 28H (2), 28I (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b.    Undang – Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian.

c.    Undang – Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2003 tentang Otonomi Daerah.

d.    Undang – Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1989 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

e.    Undang – Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

f.    Undang – Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003.

g.    Undang – Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

h.    Undang – Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

i.     Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

j.     Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

k.    Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.

l.     Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

m.   Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

n.    Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

o.    Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI)

p.    Akta Notaris No. 03/08 Agustus 2006

q.    Deklarasi Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) Kabupaten majalengka tanggal 20 Mei 2008

r.     Inventaris Kesbang kab. Majalengka Nomor : Kesbangpol/220/91/2008

s.    Program Kerja Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) Kabupaten Majalengka

Memutuskan :

Menetapkan :

ASPIRASI KOMUNITAS TENAGA SUKWAN INDONESIA (KTSI) KABUPATEN MAJALENGKA KEPADA PEMERINTAH DAERAH (Eksekutif dan Legislatif) KABUPATEN MAJAJLENGKA

1. Adanya legalitas dari pemerintah Kabupaten Majalengka. Berupa SK Bupati

2. Adanya peningkatan kesejahteraan yang terakomodir dalam APBD Kabupaten Majalengka.

3.   Prioritas dalam rekruitmen CPNSD Kabupaten Majalengka.

4.   Terjalinnya kerja sama dengan Pemerintah daerah Kabupaten Majalengka dalam bidang kepegawaian untuk pengolahan dan verifikasi data tenaga honorer non APBD/APBN di wilayah kerja Kabupaten Majalengka.

Demikian aspirasi ini kami buat dan untuk dijadikan bahan perhatian.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada Tanggal : 14 Desember 2008

Ketua KTSI Kab. Majalengka,

TTD

R u s n a d i

NTA. 02.10.23.05.0510201